Manado, 16 Januari 2026 ,Fajarinvestigasinews.com
Tekanan publik terhadap kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) kian menguat. Penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar ilegal yang diduga melibatkan Ronaldo alias OPO Budiman hingga kini belum menunjukkan kejelasan hukum, meskipun identitas terduga pelaku, barang bukti, serta fakta penindakan disebut telah diketahui publik.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen penegakan hukum. Publik menilai, lambannya penetapan tersangka dalam perkara yang dianggap telah memenuhi unsur awal pembuktian berpotensi mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Polda Sulut telah menyampaikan komitmen dan pernyataan tegas bahwa praktik mafia BBM ilegal akan diberantas tanpa pandang bulu. Namun hingga pertengahan Januari 2026, komitmen tersebut belum terkonfirmasi dalam bentuk penetapan tersangka maupun langkah hukum lanjutan yang transparan.
Tuntutan Publik Menguat
Dalam pernyataan terbuka, publik mendesak Polda Sulut untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait:
Alasan hukum belum ditetapkannya tersangka, meskipun nama dan peran terduga pelaku telah berulang kali disebut serta barang bukti dikabarkan telah diamankan.
Publik menilai, penundaan tanpa penjelasan yang jelas berpotensi memunculkan dugaan pembiaran, perlindungan, atau intervensi terhadap proses hukum.
Keterbukaan informasi mengenai kronologi penindakan, status kendaraan yang diamankan, volume BBM solar yang disita, pengelolaan barang bukti, pasal yang disangkakan, serta timeline yang jelas menuju penetapan tersangka.
“Nama sudah disebut, barang bukti dikabarkan ada, dan publik kini menunggu keberanian negara untuk bertindak. Jika hukum tidak bergerak, maka kepercayaan publik akan runtuh,” ujar salah satu perwakilan masyarakat sipil.
Ultimatum dan Desakan Pengambilalihan Perkara
Publik juga menyampaikan ultimatum terbuka. Apabila Polda Sulut dinilai tidak mampu, tidak berani, atau tidak serius menuntaskan perkara ini secara cepat, transparan, dan profesional, maka Mabes Polri didesak segera mengambil alih penanganan kasus guna menjamin independensi dan kepastian hukum.
Selain itu, Gubernur Sulawesi Utara turut diminta untuk tidak berhenti pada sebatas imbauan, melainkan memastikan bahwa instruksi dan janji penindakan benar-benar dijalankan oleh aparat penegak hukum di wilayahnya.
Ujian bagi Negara
Kasus ini dinilai sebagai ujian serius bagi negara dalam melawan kejahatan ekonomi. Pembiaran terhadap praktik BBM solar ilegal bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membuka ruang suburnya kejahatan terorganisir yang menyasar hak masyarakat luas.
“Jika terduga pelaku sudah jelas namun hukum tak kunjung berjalan, maka pertanyaan publik hanya satu: ada apa?”
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Sulawesi Utara belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan terbaru perkara tersebut.
Redaksi
About the Author
