Bahlil Beberkan Ketergantungan Energi Nasional di Manado, Soroti Tantangan dan Strategi Pemerintah
Manado – Fajarinvestigasinews.com
Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar di kawasan Grand Kawanua, Sabtu (11/4/2026), tidak hanya menjadi panggung konsolidasi politik, tetapi juga momentum untuk membongkar realitas ketergantungan energi nasional yang masih tinggi.
Di hadapan ribuan kader, Bahlil membuka pidatonya dengan menyanjung Sulawesi Utara sebagai daerah yang memiliki rekam jejak historis dalam melahirkan tokoh-tokoh pejuang bangsa. Namun, di balik pujian tersebut, ia langsung menyoroti persoalan krusial yang tengah dihadapi Indonesia, yakni tingginya konsumsi energi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kemandirian produksi.
Bahlil memaparkan, kebutuhan bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Sementara itu, konsumsi solar berada di kisaran 38 hingga 39 juta kiloliter, dan LPG menyentuh angka 8,6 juta ton per tahun. Angka tersebut menunjukkan tekanan besar terhadap sektor energi nasional yang masih dibayangi ketergantungan impor.
“Ini bukan angka kecil. Ini tantangan besar yang harus kita jawab dengan kerja nyata,” tegas Bahlil.
Ia mengungkapkan, pemerintah mulai mengambil langkah strategis untuk menekan impor melalui penguatan sektor hilir, salah satunya lewat proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Salah satu capaian yang kini mulai terlihat adalah operasional kilang minyak di Kalimantan Timur yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.
Dari fasilitas tersebut, produksi solar disebut mampu mencapai 4,6 juta kiloliter, sementara bensin mencapai 5,7 juta kiloliter. Meski demikian, angka ini masih menyisakan pertanyaan besar terkait kemampuan Indonesia untuk benar-benar lepas dari jerat impor energi.
Di sisi lain, Bahlil juga menyinggung dinamika global yang turut mempengaruhi sektor energi. Ketidakpastian geopolitik dunia disebutnya menjadi faktor utama yang kerap memicu lonjakan harga minyak dan gas di pasar internasional.
Namun, ia memastikan bahwa stabilitas harga BBM dan LPG di dalam negeri tetap terjaga berkat intervensi dan strategi pemerintah.
“Stabilitas ini bukan kebetulan. Ini hasil dari desain kebijakan yang terukur, mulai dari pengendalian impor hingga peningkatan produksi dalam negeri,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa tantangan ke depan tidak hanya soal produksi, tetapi juga pengawasan distribusi dan potensi kebocoran, termasuk praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang masih kerap terjadi di berbagai daerah.
Dengan kondisi tersebut, penguatan ketahanan energi nasional dinilai harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas, agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
Reporter Madly p
About the Author
